PERMASALAHAN TRANSPORTASI DI PROVINSI LAMPUNG

Minggu, 08 Mei 2011
PENDAHULUAN
Di Indonesia, masalah transportasi sudah sedemikian parahnya, khususnya dibeberapa kota besar salah satunya yaitu Provinsi Lampung. Tingginya urbanisasi secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai akibat dari tidak meratanya pertumbuhan wilayah di Indonesia antara daerah pedalaman dengan daerah perkotaan. Semakin besar perbedaan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut semakin tinggi pula tingkat urbanisasi yang pada gilirannya akan menimbulkan beberapa permasalahan kota khususnya di sektor transportasi. Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk lebih dari 1 – 2 juta jiwa dapat dipastikan mempunyai permasalahan transportasi.
Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu,  kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi. Oleh karena itu, pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Sarana transportasi adalah salah satu dari sekian macam alat pengubung yang dimaksutkan untuk melawan jarak. Melawan jarak tidak lain berupa menyediakan sistem sarana-prasarana transportasi yaitu alat bergerak, menyediakan ruang untuk mengukur alat tersebut, dan tempat berhentinya, mengatur kegiatan transportasi, menentukan tempat pemberhentian, lokasi untuk berproduksi dan mengkonsumsi, serta merencanakan semuanya untuk perkembangan selanjutnya, sehingga dibutuhkan perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota atau perencanaan daerah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi yang akan terjadi sebagai akibat rencana itu sendiri akan menghasilkan kesemrawutan lalulintas dikemudian hari. Keadaan ini akan membawa akibat berantai cukup panjang dengan meningkatnya jumlah kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, menurunnya sopan santun dalam berlalulintas dan lain sebagainya.
Ruang lingkup permasalahan transportasi telah bertambah luas dan permasalahannya itu sendiri bertambah parah seperti peningkatan arus lalulintas serta kebutuhan akan transportasi telah menghasilkan kemacetan, tundaan, kecelakaan, dan permasalahan lingkungan yang sudah berada diambang batas. Permasalahan ini tidak hanya terbatas pada jalan raya saja namun pertumbuhan ekonomi menyebabkan mobilitas seseorang meningkat sehingga kebutuhan pergerakannya pun meningkat melebihi kapasitas sistem prasarana transportasi yang ada. Kurangnya investasi pada suatu sistem jaringan dalam waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan sistem prasarana transportasi tersebut menjadi sangat rentan terhadap kemacetan yang terjadi apabila volume arus lalulintas meningkat lebih dari rata-rata. Permasalahan tersebut semakin bertambah parah melihat kenyataan bahwa meskipun prasarana transportasi sudah sangat terbatas akan tetapi banyak dari sistem prasarana tersebut yang berfungsi secara tidak efisien misalnya: parkir di badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan mengakibatkan penurunan kecepatan bagi kendaraan yang melaluinya.

PEMBAHASAN
Tertulis dalam visi Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, disebutkan bahwa Bandar Lampung akan diarahkan sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa se-Sumatera Bagian Selatan. Semakin padatnya Provinsi Lampung oleh kegiatan perekonomian dalam berbagai jenis dan bentuk. Peningkatan dan kebutuhan transportasi di Kota Bandar Lampung akan semakin meningkat setiap tahun sejalan dengan perkembangan kota dan pertambahan populasi penduduk serta tuntutan globalisasi. Akibatnya, perencanaan transportasi yang dibuat perlu memperhatikan dan mengakomodasi pergerakan manusia dan barang dari luar dan dalam kota agar tercipta suatu sistem transportasi yang handal, yang dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya.
Kondisi sistem transportasi Provinsi Lampung dari tahun ke tahun semakin mengalami perubahan ke arah yang mengkhawatirkan. Munculnya persoalan-persoalan transportasi seperti kemacetan lalulintas, masalah perparkiran, angkutan umum dan sebagainya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan transportasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan moda transportasi dan penyediaan utilitas dan infrastruktur yang memadai. Pada dasarnya kebutuhan akan pelayanan transportasi bersifat sangat kualitatif dan mempunyai ciri yang berbeda-beda sebagai fungsi dari waktu, tujuan perjalanan, frekuensi, jenis kargo yang diangkut dan lain sebagainya. Pelayanan sistem transportasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan pergerakan menyebabkan sistem transportasi tersebut tidak berguna.
Jenis moda transportasi yang digunakan di Provinsi Lampung sangat beragam seperti mobil pribadi, bus, mikrolet, kereta api, sepeda motor, becak, pesawat terbang, dan kapal laut. Namun pada dasarnya apapun moda transportasinya, moda tersebut tidak pernah dapat bergerak kalau tidak mempersiapkan tempat mereka bergerak seperti jalan raya, rel kereta, bandar udara dan pelabuhan yang biasa disebut dengan sistem prasarana transportasi. Adanya keseimbangan antara pemenuhan moda angkutan baik angkutan yang bersifat pribadi maupun angkutan masal (umum) harus diimbangi dengan pemenuhan prasarananya seperti jalan, kondisi jalan yang baik, lebar jalan, sempadan jalan, pembatas jalan, penggunaan lahan disekitar jalan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi prasarana transportasi.
 Gambar 1. Jenis-jenis moda di Provinsi Lampung
Kendaraan umum berupa mikrolet sangat mendomiasi lalulitas dijalan-jalan utama di Provinsi Lampung. Selanin itu sepeda motor juga ikut meramaikan jalanan di Provinsi Lampung ini karena motor memiliki kelebihan berupa daya jangkau wilayahnya yang jauh lebih luas dari pada mikrolet. Fenomena kepemilikan sepeda motor ini tidak disikapi dengan baik oleh pihak pemerintah kota. Pertambahan jumlah sepeda motor yang sangat signifikan masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal pertambahan jumlah kepemilikan dan penggunaan sepeda motor menunjukkan ada yang salah dengan sistem transportasi angkutan umum yang ada di Provinsi Lampung ini misalnya ketidaknyamanan dalam menggunakan transportasi umum seperti mikrolet ataupun efisiensi waktu yang digunakan pada saat menggunakan mikrolet lebih lama dibadingkan dengan kendaraan pribadi. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sudah seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan angkutan penumpang.
Jenis angkutan kota yang masih mikrolet harus segera diganti dengan kendaraan berdaya angkut lebih besar, masalah jaminan aksesibilitas seluruh ruang yang sangat rendah dari mikrolet akibat trayek yang sangat membatasi, belum adanya pembagian trayek yang jelas antara trayek utama (trunk line) dan trayek pengumpan (feeder line), adalah sebagian masalah yang harus bisa diselesaikan oleh pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan dan dinas/instansi terkait lainnya. Sayangnya selama sekian tahun ini belum ada kebijakan yang layak untuk di apresiasi. Hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan program yang memang mengena pada kebutuhan masyarakat pada ketersediaan angkutan perkotaan yang layak.  
Sarana transportasi (alat angkut) terus berkembang mengikuti fenomena baru yang timbul akibat penggalian sumber daya, seperti penemuan teknologi baru, perkembangan struktur masyarakat, dan penigkatan produksi. Keterlambatan perkembangan alat angkut akan menyebabkan tidak tercapainya maksut utama pembangunan nasional yaitu mensejahterakan masyarakat. Misalnya untuk memanfaatkan sumberdaya alam di Provinsi Lampung harus dapat dibuat hubungan antara berbagai sumber daya alam tersebut dengan tempat pengolahan dan kemudian dengan pasar sehingga dibutuhkan transportasi.


Gambar 2. Jalan Teuku Umar

Ketidak efisienan sistem transportasi atau permasalahan yang timbul tidak hanya disebabkan oleh modanya saja tetapi juga dipengaruhi oleh prasarananya seperti jalan. Seperti di Jalan Teuku Umar meskipun lebar jalannya sudah cukup untuk menampung kendaraan yang menggunakan jalan tersebut namun dengan kondisi jalannya yang berlubang dan trotoarnya hanya berada disisi sebelah kiri jalan saja mejadi pemicu munculnya permasalahan di jalan ini seperti kemacetan dan kecelakaan yang menimbulkan ketidak nyamanan pengguna Jalan Teuku Umar. 

Gambar 3. Jalan Raden Intan
Sedangkan kondisi Jalan Raden Intan  yang merupakan jalan satu arah dengan lebar jalan yang cukup lebar namun pada bagian kanan dan kiri jalan belum ada trotoar untuk pejalan kaki, sementara jalan ini merupakan jalan yang berada dikawasan perdagangan dan jasa sehingga akan lebih banyak pengguna jalan kaki di sisi kiri dan kanan Jalan Raden Intan ini. Kondisi jalan yang seperti ini akan mengurangi kapasitas jalan utama karena pada bagian kiri dan kanan jalan digunakan oleh para pejalan kaki sehingga pengguna kendaraan bermotor akan merasa terganggu sebab Jalan Raden Intan ini akan menjadi lebih sempit akibat sebagian badan pada kiri dan kanan digunakan oleh para pejalan kaki, hal ini bisa memicu terjadinya kemacetan jika jumlah pejalan kaki yang cukup banyak dan memenuhi sisi iri dan kanan jalan sementara pengguna kendaraan bermotor melebihi kapasitas Jalan Raden Intan. Sedangkan permasalahan jalan lainnya seperti di Jalan Diponogero dan Jalan utama lainnya hampir sama dengan jalan-jalan lainnya yaitu kurangnya trotoar disisi kiri dan kanan jalan yang bisa memicu terjadinya permasalahan transportasi.
Gambar 4. Jalan Diponegoro
Kasus bagi kota, pemerintah harus mampu memberikan jaminan bahwa objek dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan baik yaitu harus aman, cepat, lancar, nyaman, ekonomis, dan terjamin ketersediaan alat pergerakannya.  Karena seperti yang diketahui bahwa transportasi merupakan usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Fidel Miro, 2004). Dalam pengertian tersebut, seharusnya pemerintah berupaya untuk menyusun suatu program yang dapat menjamin berjalannya sistem pergerakan berjalan dengan baik. Tingkat keterlibatan pemerintah tersebut akan tumbuh seiring dengan meningkatnya kerumitan sistem transportasi yang terjadi di Provinsi Lampung.
Dalam mewujudkan sistem transportasi yang baik, pemerintah kota perlu memperhatikan beberapa subsistem transportasi yaitu; Ruang untuk bergerak (jalan), Tempat awal/akhir pergerakan (terminal), Yang bergerak (alat angkut/kendaraan dalam bentuk apapun), dan Pengelolaan; yang mengkoordinasikan ketiga unsur sebelumnya. Jika diperhatikan, dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan sistem transportasi, pemkot tampak tidak mendasarkan diri pada subsistem-subsistem tersebut. Akibatnya serangkaian program yang dikeluarkan tidak memberikan dampak pada perbaikan sistem transportasi seperti yang diharapkan. Alasan yang seringkali disampaikan adalah adanya pandangan skeptis bahwa teori transportasi tidak bisa dijalankan dilapangan. Pemerintah lupa bahwa serangkaian teori transportasi tersebut keluar dari serangkaian persoalan yang muncul di lapangan sehingga penyelesaian masalah transportasi haruslah mengacu pada teori yang ada.
Rencana Pemerintah Provinsi Lampung yang akan memindahkan pusat perkantoran provinsi dari Teluk Betung (Kota Bandar Lampung) ke daerah Natar (Kabupaten Lampung Selatan) yang disebut dengan Kota Baru Natar, akan berdampak pada kondisi perkembangan wilayah, yang akan melebar (sprawl) melewati batas administrasi. Apalagi lokasi kota baru ini berlokasi sangat dekat dengan batas wilayah Kota Bandar Lampung. Sehingga kondisi ini perlu diantisipasi melalui perencanaan transportasi yang baik.

KESIMPULAN
Masalah kemacetan di Provinsi Lampung sebenarnya dapat diselesaikan melalui peran pemerintah, swasta dan masyarakat dan merupakan tanggung jawab bersama. Namun untuk menanggulangi masalah ini secara tuntas diperlukan penanganan yang serius. Permasalahan kemacetan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingginya urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dan sistem angkutan umum perkotaan yang tidak efisien. Tetapi, yang paling penting dapat disimpulkan sebagai penyebab permasalahan transportasi di Provinsi Lampung ini adalah tingkat pertumbuhan prasarana transportasi tidak bisa mengejar tingginya tingkat pertumbuhan kebutuhan akan transportasi.
Usaha untuk mengatasi permasalahan transportasi di Provinsi Lampung bisa dilakukan dengan cara :
1.     Meredam dan memperkecil tingkat pertumbuhan kebutuhan akan transportasi
2.  Meningkatkan pertumbuhan prasarana transportasi itu sendiri, terutama penanganan masalah fasilitas prasarana yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya
3.     Memperlancar sistem pergerakan melalui kebijakan rekayasa dan menejemen lalulintas yang baik.